Jakarta (UNAS) – Covid-19 secara cepat merubah semua sistem tatanan aktivitas manusia di manapun di muka bumi. Secara langsung atau tidak, situasi ini memutus rantai sosial yang berpotensi juga memutus rantai ekonomi terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari jangkauan perhatian pusat, seperti masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Dengan kondisi tersebut, masyarakat sekitar kawasan hutan berpotensi mencari sumber pendapatan dari hutan untuk keberlangsungan hidup, sadar akan hal tersebut Pusat Pengajian Islam Universitas Nasional (PPI UNAS) melaksanakan NGAJIONLINEPPI-04 melalui webinar dengan tema “Pemberdayaan Umat Di Sekitar Kawasan Hutan Pada Masa Covid-19” di Jakarta, Jumat, (15/5).
Webinar ini membahas bagaimana peran pemerintah dan stakeholder dalam memberdayakan masyarakat sekitar hutan agar tidak mengeksploitasi hutan untuk kebutuhan hidup ditengah sulitnya perekonomian pada masa pandemi covid-19.
Kepala Pusat Pengajian Islam Dr. Drs. Fachruddin Majeri Mangunjaya, M.Si. menjelaskan bahwa pola kehidupan masyarakat yang dulu bergantung secara alami ke hutan, seperti sumber makan dan jasa lingkungan telah berubah menjadi pola konsumtif yang bergantung kepada jasa. Dimana masyarakat menggunakan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Artinya yang mereka perlukan adalah sesuatu yang bisa menjadi pendapatan sebagai nafkah untuk kehidupan mereka,” ujarnya
Bagi masyarakat di sekitar hutan, kata Fachruddin, situasi covid-19 telah membatasi akses sumber kehidupan. Sehingga kondisi ekonomi yang semakin sulit berpotensi mengubah akidah dan iman masyarakat.
“Jika mereka melihat hutan sebagai sumber pendapatan instant mereka, terutama kayu-nya berpotensi hutan bisa di eksploitasi untuk kebutuhan pangan masyarakat sekitar hutan,” jelasnya.
Sementara itu, Dirjen Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr Bambang Suprianto mengatakan guna memenuhi ketahanan pangan masyarakat sekitar kawasan hutan, pemerintah berupaya mendorong produksi di tingkat tapak. Untuk mendorong produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan stimulus kepada petani agar kegiatan agroforestry atau wanatani berjalan dengan baik.
“Kita mendorong proses produksi di tingkat tapak supaya ketahanan pangan tetap jalan, kemudian KLHK juga membeli produk-produk dari tanaman hutan yang diproduksi seperti jahe, madu, dan kayu putih sehingga mereka memiliki penghasilan ditengah pendemi yang melumpuhkan perekenomian. Itu semua untuk mentrigger atau memberi semangat bahwa ternyata meski ditengah covid-19 hasil produksi masyarakat itu masih ada yang beli,” kata Bambang.
Pandemi covid-19, juga memberikan dampak yang sangat signifikan kepada orang rimba secara ekonomi. Perlunya peran pemerintah sangat penting dalam mempertahankan orang rimba untuk menjaga hutan dari illegal logging maupun penjarahan hutan. Saat ini pemerintah telah melaksanakan program untuk membantu masyarakat yang terdampak covid-19.
Direktur EksekutifKomunitas Konservasi IndonesiaWARSI Ir. Rudi Syaf, M.Si. menyatakan pihaknya terus memberikan solusi bagi orang rimba agar mendapat bantuan dari pemerintah. “Sejak covid-19 ini, terus berupaya agar kelompok-kelompok ini mendapat bantuan dari program-program pemerintah,” ucapnya.
Menurut Rudi, kelompok orang rimba yang sangat terdampak ditengah pandemi covid-19 ini adalah orang rimba yang hidup diperkebunan sawit. Dikarenakan, tidak adanya lahan untuk menanam kebutuhan pangan kelompok orang rimba yang ada di luar hutan.
“Karena tidak ada lahan yang bisa ditanam untuk pangan oleh mereka. Tidak ada umbi-umbian yang tumbuh yang bisa mereka ambil secara subsisten,” tuturnya. Terlebih lagi, lanjutnya, adanya konflik sosial atau konflik dengan perusahaan sawit terkait dengan lahan menyebabkan kelompok orang rimba yang ada di luar hutan semakin sulit untuk memenuhi pangan mereka.
Dalam kesempatan yang sama, Kordinator Asia Tenggara, Tropical Forest Alliance Dr. Erwin Widodo mengungkapkan dengan kondisi covid-19 saat ini, diperlukan upaya pengembangan ekonomi masyarakat berbasis lahan.“Kita perlu upaya pengembangan ekonomi masyarakat berbasis lahan baik kelapa sawit atau bidang pertanian lain,” ungkap Widodo.
Menurutnya, perekonomian masyarakat menjadi terkendala dengan terjadinya covid-19 ini. Kendala tersebut terjadi karena terganggunya jalur distribusi dari produsen ke konsumen. Ditambah pabrik-pabrik yang harus tutup karena adanya kebijakan pemerintah bekerja dari rumah sehingga pendapatan masyarakat sekitar hutan terganggu.
“Ternyata ada rantai yg terputus karena kebutuhan masyarakat luar negeri yang banyak dan produksi nya tetap berjalan namun terkendala dengan pendistribusian nya sehingga tidak bisa menjual ke pabrik dan dikhawatirkan hilangnya pendapatan masyarakat,” katanya.
Hal itu, lanjut Widodo, bisa berdampak pada pemanfaatan hutan (kayu) untuk bisa dijual sehingga dapat menyebabkan deforestasi. Ia pun mengajak berbagai pihak, pemerintah maupun stakeholder untuk membantu masyarakat kawasan hutan sekaligus mencegah terjadinya penghilangan hutan.
“TFA sebagai platform melakukan agenda aksi berjamaah untuk mengajak semua pihak LSM, civil society berbasis riset atau dari kalangan akademis, berdasarkan keberagaman latar belakang pengalaman lain untuk bergabung dan berkolaborasi mencegah deforestasi,” tuturnya. (*DMS)
Bagikan :
