| Konsep poros maritim yang dicanangkan oleh presiden terpilih 2014, Joko Widodo untuk menjadikan negara ini sebagai poros maritim dunia merupakan terobosan baru di abad 21. |
| Jakarta (UNAS) – Indonesia merupakan wilayah yang terdiri dari gugusan ribuan pulau yang dikelilingi oleh lautan. Kondisi geografis tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan mempunyai posisi yang sangat strategis sehingga membutuhkan perhatian ekstra terhadap pembangunan wilayah laut Indonesia. Konsep poros maritim yang dicanangkan oleh presiden terpilih 2014, Joko Widodo untuk menjadikan negara ini sebagai poros maritim dunia merupakan terobosan baru di abad 21.
Konsep yang dibentuk dalam upaya menjawab tantangan dalam konteks kekinian dan sekaligus menegaskan kembali bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang harus berorientasi pada maritime tersebut sejatinya juga memiliki tantangan – tantangan sendiri baik dari tingkat kesadaran seluruh elemen bangsa bahwa kita adalah bangsa maritim, hingga tantangan tentang bagaimana mengintegrasikan fungsi pengelolaan sumber daya kemaritiman yang saat ini dimiliki oleh banyak institusi ke dalam sebuah institusi tunggal. Untuk itu, pembangunan maritim Indonesia harus memperhatikan berbagai aspek seperti aspek ekonomi, aspek politik, aspek hukum, dan kelembagaan. Beranjak dari permasalahan tersebut, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nasional bekerjasama dengan Institut Berdikari dan Keluarga Besar Alumni GMNI Bogor menggelar diskusi yang dirangkai dalam kegiatan Seminar Maritim Nasional bertajuk “Menerjemahkan Gagasan poros Maritim” yang akan dilaksanakan di Aula Utama Unas, pada Kamis, 9 Oktober 2014 dengan mengundang keynote speaker yaitu, Deputi Tim Transisi Jokowi – JK, Hasto Kristianto, dan Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL), Laksamana Dr. Marsetyo. Selain itu, turut hadir sebagai nara sumber, Pakar Hukum Laut Universitas Airlangga yang merupakan Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi RI, Dr. Harjono, Praktisi Kemaritiman yang merupakan Tokoh Muda Kepulauan Natuna, Capt. Rodial Huda, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nasional, Dr. Dedi Irawan, dan Kepala Lembaga Administrasi Negara, Prof. Agus Dwiyanto. Lebih lanjut, dalam diskusi yang ditujukan untuk mendapatkan gambaran tentang poros maritim dari berbagai aspek, dan mencari strategi yang tepat dalam mengimplementasikannya demi kesejahteraan rakyat tersebut rencananya akan dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai bidang, yaitu pakar akademiki kemaritiman, pusat studi kemaritiman, kelompok masyarakat maritime, budayawan maritim, sastrawan, BEM Se- Jabodetabek, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Nasional, Ikatan Mahasiswa Papua, Gabungan Mahasiswa Nusa Tenggara Timur, Ikatan Keluarga Pemuda dan Mahasiswa Minang, GMNI, HMI, PMII, PMKRI, dan GMKI. (Herlina, A.Md. ) |
Bagikan :
