Jakarta (UNAS) – Untuk dapat menanamkan sikap kritis, jiwa respek, dan empati bagi generasi muda khususnya mahasiswa administrasi publik, terhadap polemik kesehatan di Indonesia, Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Nasional (HIMAPUBLIK UNAS) mengadakan kegiatan Webinar Nasional 2021 dengan tema “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)”.
Seperti yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana, Ramza, ia berharap melalui kegiatan ini, sebagai mahasiswa dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat umum akan urgensi vaksi Covid-19. “Mahasiswa mampu menyadarkan kepada masyarakat bahwasannya vaksin Covid-19 ini merupakan salah satu alat memutus mata rantai penyebaran dan juga diharapkan menjadi gerakan seluruh masyarakat,” ujarnya saat sambutan.
Kegiatan ini berlangsung secara daring melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis (29/4) yang mengundang empat narasumber dengan topik antara lain mensosialisasikan terkait tema, pengetahuan tentang urgensi vaksin dari sudut kesehatan, dan pemerhati pelayanan publik. Topik pertama dibawakan langsung oleh Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum., terkait sosialiasi Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.
Inosentius menyampaikan di dalam Pepres tersebut, bahwa negara hadir dan vaksin gratis akan dibagikan kepada seluruh masyarakat tanpa ada syarat apapun. Pemerintah telah berupaya kuat untuk memihak untuk sehat dan hak atas kesehatan masyarakat dari virus COVID-19. Namun hal tersebut juga soal kebijakan, apabila hanya mengandalkan kemampuan pemerintah maka capaian vaksin yang didapat oleh masyarakat akan membutuhkan waktu yang lama.
“Pada prinsipnya negara bertanggung jawab, tetapi kalau negara kerja sendiri, akhirnya tidak selesai-selesai dan saya apresiasi kepada mahasiswa terutama seminar hari ini adalah bagian keterlibatan mahasiswa untuk memberikan sosialisasi atau menggalakan pentingnya vaksinasi. Negara akan kuat jika ada kerja sama atau gotong royong dari masyarakat untuk percepatan penanggulangan pandemi sebagai pelaksanaan Pepres,” jelas Inosentius.
Dalam kesempatan yang sama, Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah dr. Friens August D.P. Sinaga, SpJP, FIHA., menyampaikan topik terkait urgensi vaksin dari sudut kesehatan yang mana secara faktual sudah lebih dari 600 orang tenaga kesehatan yang harus bertaruh nyawa untuk menyembuhkan para pasien terdampak COVID-19. Menurut dr. Friens, vaksin menjadi satu-satunya cara untuk menghentikan meluasnya penyebaran COVID-19 yang tidak boleh diperdebatkan lagi.
“Poin pentingnya adalah vaksinasi COVID-19 adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan pandemi daripada infeksi virus corona. Jadi semua cara atau usaha untuk kita mendapatkan vaksin dari COVID-19, kita sama-samalah saling mendukung dan menjalankannya,” ujar dr. Friens.
Sementara itu, Dosen Kebijakan Publik UNAS Drs. Rusman Ghazali, M.Si., Ph.D., sebagai pemerhati pelayanan publik berpendapat bahwa kebijakan publik itu hadir dalam konteks kepentingan umum tetapi norma-norma regulasi yang ada di dalam pengaturan batang tubuh Pepres tersebut bisa menimbulkan masalah-masalah baru karena juga adanya stament yang berbeda antar pemegang otoritas.
“Konklusi terhadap Pepres, latar belakang dan pertimbangan pemerintah untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan pengadaan serta pelaksanaan vaksinasi relatif cukup argumentatif, namun ada catatan kritisnya yaitu rumusan dalam norma-norma regulasi banyak yang senjang sehingga dapat menimbulkan penggunaan otoritas yang tidak koordinatif,” tuturnya.
Hadir juga sebagai narasumber yang juga menjadi pemerhati pelayanan publik, Kaprodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Nasional, Dr. Bhakti Nur Avianto, S.IP., M.Si., dengan perspektif alternatif yang menyampaikan bahwa beberapa kajian yang pernah dilakukan oleh kelompok masyarakat bahwa perlunya ada pendekatan moral agar vaksinasi bisa berjalan sukses.
“Vaksin ini sebagai kontrak sosial, artinya yang berlaku di masyarakat dan bentuknya harus kooperatif. Bagaimana pemerintah akan menyampaikan vaksin jika masyarakat tidak kooperatif. Menolak vaksin dapat dimaknai sebagai bentuk pelanggaran moral, ini menjadi daya pendorong bahwa kesuksesan vaksin di masyarakat dengan memberikan konsekuensi moral. Pesannya harus kuat bahwa bersedia divaksin adalah kewajiban moral bagi setiap individu,” terangnya.
Webinar Nasional 2021 ini dimoderatori oleh Dosen Administrasi Publik UNAS Muhammad Maulana M.AP., dan dihadiri oleh lebih dari 300 peserta. Tingginya antusias para peserta juga terlihat dari aktifnya penanya pada saat sesi diskusi sebelum mengakhiri kegiatan webinar nasional. (*ARS)
Bagikan :
