Jakarta (Unas) – Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 75 tahun tak terlepas dari peranan agama dalam sejarah. Perkembangan Indonesia merdeka juga tak terpisahkan dari pemikiran para tokoh masyarakat dalam membentuk sistem negara yang berdaulat. Hal tersebut yang disoroti oleh para tokoh dari Pusat Pengajian Islam (PPI) dan Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional (Unas).
“Perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan bagaimana Islam memberikan pengaruh untuk meletakkan prinsip dasar kebangsaan, termasuk bagaimana ideologi Pancasila menjadi dasar negara,” ujar Ketua PPI Unas, Dr. Fachruddin Mangunjaya, dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (25/8).
Ia melanjutkan, proses perjalanan sebuah bangsa dalam sistem yang demokratis bukanlah sebuah perjalanan yang statis, melainkan dinamis. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk menggali nilai-nilai yang aktual, termasuk bagaimana menggali nilai-nilai islam sehingga tetap selaras dengan perjalanan bangsa Indonesia menuju satu abad kemerdekaannya. PPI Unas sendiri pun telah melakukan pengkajian tentang prinsip Islam yang erat kaitannya dengan prinsip berbangsa yang sesuai dengan corak kehidupan masyarakat Indonesia.
Sementara itu, Direktur Sekolah Pascasarjana Unas, Prof. Maswadi Rauf, MA. mengatakan, sebagai bangsa, Indonesia telah merumuskan Pancasila sebagai dasar negeri yang digali dari nilai luhur termasuk Islam. Kini aktualisasi nilai Islam dan kebangsaan menjadi sebuah kebutuhan sebagaimana yang dibawa dalam misi Islam sebagai agama yang universal dan membawa keberkahan bagi semua.
“Kita adalah bangsa yang paling majemuk di dunia dan kita harus bisa memumpuk kehidupan berbangsa dan bernegara walaupun ada perbedaan dalam banyak hal. Saya harap kita bisa menghasilkan temuan-temuan dalam perpaduan islam dan kebangsaan karena akan bermanfaat di kehidupan bernegara yang akan datang,” jelasnya dalam webinar nasional bertajuk ‘aktualisasi islam, keindonesiaan, dan kebangsaan’ PPI Unas bekerja sama dengan Sekolah Pascasarjana Unas dan Mediacomm Digital, Kamis (27/08).
Pandangan para tokoh
Dalam presentasinya pada webinar tersebut, Ahli Hukum Tata Negara, Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.Hum. mengatakan, makna pancasila pada tingkat higher stage harus dipahami dalam satu kesatuan utuh dalam proses kristalisasi Pancasila sejak perdebatan di BPUPKI, pidato Soekarno 1 Juni 1945, Piagam Jakarta, Keputusan PPKI 18 Agustus 1945 dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
“Kesimpulannya substansi demokrasi adalah majority rule. Sepanjang proses demokrasi konstitusional dihormati, kekuatan mayoritas umat Islam di Indonesia adalah fakta yang terus akan mewarnai kebijakan negara ke depan. Kecuali, pemaksaan kehendak dalam putusan politik tanpa memperhatikan suara rakyat, ketegangan negara dan Islam tidak bisa dihindari,” jelasnya, Rabu (26/08) dalam webinar.
Di sisi yang lain, Ilmuan Hukum Islam Univ. Islam Negeri Syarif Hidayatullah mengatakan, dalam praktik kenegaraan masa kini, hubungan antara agama dan negara dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk yakni integrated, intersectional, dan sekularistik.
“Demi membangun persatuan bangsa Indonesia, kelompok Islam dan kelompok nasionalis melakukan kompromi dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, yang selanjutnya disebut sebagai kesepakatan atau konsesus nasional tentang ideologi negara,” jelasnya dalam paparan mengenai Aktualisasi Islam dalam Konteks Ideologi Pancasila.
Dalam kesempatan yang sama, Ilmuan Islamologi Universitas Paramadina, Dr. Budhy Munawar Rahman menjelaskan mengenai visi islam inklusif dan pemahaman kebangsaan menurut Nurcholish Madjid yang memiliki pandangan besar mengenai islam di Indonesia.
“Perkembangan Islam dan pemikiran Islam di Indonesia tidak terlepas dari sosok Pak Nurcholish. Walaupun siapa saja bisa mengkritik pemikirannya, kita menngakui bahwa pemikiran pak Nur punya kontribusi yang besar untuk perkembangan Islam di indonesia,” katanya. Menurut Dr. Budhy, sumbangsih Nurcholish dalam pemikiran Islam sudah diakui dikalangan intelektual dan akademik nasional maupun internasional.
Sementara itu, di hari selanjutnya, Sosiolog Universitas Pendidikan Indonesia, Prof. Dr. Elly Malihah, M.Si. mengatakan, kajian tentang Islam, Pancasilla, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah hal yang penting sebab dapat memperkokoh persatuan bangsa seperti toleransi dan kebersamaan, serta memperkuat pemahaman Islam sebagai agama rahmatan lil alamin.
“Kita juga bisa menerima keberagaman sebagai sunatullah dan sebagai takdir sosial. Memahami keanekaragaman praktik dan ajaran Islam di tengah kebhinnekaan. Selain itu juga memiliki kesadaran memberi dan menerima seluruh elemen bangsa yang majemuk masing-masing merajut kebhinnekaan dan kemudian menjadikannya sebagai semangat nasionalisme yang kokoh,” ujarnya.
Sejarawan Universitas Indonesia Prof. Dr. Susanto Zuhdi juga mengatakan, Indonesia adalah bangsa baru yang dibangun dan dibentuk dari ratusan suku bangsa dengan latar belakang tradisi kebudayaan dan bahkan sejarah yang berbeda.
“Indonesia juga merupakan negara yang masih berproses menjadi, membentuk, dan memperteguh identitas secara dinamis. Sebagai konsekuensi tak terhindarkan dari interaksi masyarakat kepulauan melalui jaringan maritim, masuk, dan berkembanglah nilai-nilai kebudayaan dan agama luar seperti India hindu-buda, cina kong hu cu, arab islam, eropa kristen protestan dan katolik, dan sebagainya,” tuturnya.
Sebagai pembicara terakhir, Ilmuan Politik Unas, Assc. Prof. Dr. Firdaus Syam, M.A. mengatakan, secara teoritis aktualisasi islam dalam NKRI melingkupi tiga hal yakni pertama, Islam yang dimaknai menelusuri berbagai nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran, serta terelaborasikan dalam konteks perwujudan persatuan umat islam sebagai satu NKRI.
“Kedua, peran dari umat Islam dalam merawat dan menjaga persatuan dan kesatuan di tengah arus perubahan serta perjalanan kehidupan politik bangsa Indonesia, dan ketiga, proses penyebaran dan aktualisasi islam di Nusantara secara umum melibatkan dinamika yakni konflik, akomodasi, dan integrasi dengan pandangan dunia, sistem, dan tradisi sosio budaya lokal,” lanjutnya.
Ia melanjutkan, komitmen bangsa Indonesia dalam ikatan NKRI merupakan keniscayaan dalam ajaran Islam. Keberagaman suku, budaya, agama, kelompok, hingga golongan kemudian bersatu sebagai suku bangsa yang besar merupakan suatu anugrah dari Yang Maha Kuasa. “Kemajemukan, keberagaman atau kebhinekaan Bangsa Indonesia itu terkohesifitas dalam bingkai NKRI adalah keniscayaan jelas diisyaratkan dalam kitab suci Al-Quran,” tutupnya. (NIS)
Bagikan :
