Pemerataan pendidikan sudah selayaknya dilakukan Oleh Indonesia, guna memudahkan pemerataannya harus mengunakan pendidikan yang berbasis pada digital( teknologi).
“Pemerintah mungkin akan menyediakan dana sekitar Rp 22 triliun lebih supaya itu nanti sampai pelosok. Dan itu bisa digunakan untuk layanan pemerintahan, birokrasi, sosial dan lain-lain, terutama juga untuk pendidikan,” ucap Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat menerima Pengurus Yayasan Memajukan Ilmu Kebudayaan (YMIK), seperti dalam keterangan resminya, Selasa (7/7/2020).
Sistem pendidikan berbasis digital, diharapkan Ma’ruf, mampu memeratakan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu sistem tersebut diharapkan juga dapat menghilangkan kesenjangan tingkat pendidikan di masyarakat.
“Dengan (pendidikan) digital mungkin juga bisa menghilangkan kesenjangan, bisa pemerataan kesenjangan. Saya kira ini suatu upaya yang luar biasa dan sebagai suatu terobosan dan dampaknya akan mendorong pendidikan tinggi yang lain juga,” ujarnya.
Ma’ruf menuturkan pendidikan digital mampu mendukung reformasi birokrasi. Sehingga jalannya pemerintahan akan semakin efisien.
“Jadi, memang pendidikan (digital) harus dimulai untuk melahirkan tenaga kerja yang siap. Ke depan itu kita terutama birokrasi, itu salah satu upaya dalam reformasi birokrasi itu adalah layanan digital, birokrasi digital, pemimpin digital, pokoknya semuanya serba digital,” tandas Ma’ruf.
Dalam kesempatan yang sama, calon rektor dari Universitas Siber Asia (UNSIA), Jang Youn Cho menjelaskan adanya pendidikan tinggi yang menjadi program kerja sama antara Universitas Nasional (UNAS) dengan Hankuk University of Foreign Studies Korea, yang diberi nama Universitas Siber Asia (UNSIA). Universitas ini nantinya akan melakukan penerapan 100% perkuliahan dengan sistem jarak jauh (online) pertama di Indonesia.
“Universitas Siber Asia merupakan universitas siber pertama di Asia Tenggara. Kami ingin meningkatkan standar (pendidikan) Indonesia dengan standar (pendidikan) dunia,” ucapnya.
Sumber :
Bagikan :
