JAKARTA ( UNAS) – Pemerintahan yang baik atau good governance berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) sangat penting diterapkan di bidang perpajakan. Karena itu, diperlukan transparansi di bidang perpajakan agar pungutan perpajakan bisa dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, perguruan tinggi harus terus mengawal good governance di pusat dan daerah, agar pajak yang dikelola oleh pusat dan daerah dapat benar-benar bisa bermanfaat baik bagi masyarakat.
Demikian benang merah dalam diskusi Seminar Nasional bertajuk ‘Good Governance Berdasarkan UUAP Nomor 30 Tahun 2014 di Bidang Pajak Pusat dan Pajak Daerah’ yang diselenggarakan oleh Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional (Unas) di Jakarta, Rabu (29/11).
Djangkung Sudjarwadi SH LLM, selaku pengajar Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Unas, menyampaikan dari hasil seminar terungkap akibat kekeliruan administrasi bisa menyebabkan kekacauan pada pos penerimaan pajak.
“Kekeliruan pencatatan pajak pada pos penerimaan pajak juga akan bisa berujung pada ancaman hukuman pada petugas pajak bersangkutan,” tutur Djangkung.
Karena itu, menurut dia, perlu ada regulasi yang tepat baik di pusat maupun daerah yang berpihak pada kepentingan pajak untuk bangsa dan negara. Terlebih, saat ini, belum banyak kementerian, badan, dan lembaga negara yang melakukan penyesuaian dan sinkronisasi dengan asas-asas maupun pedoman dalam UUAP.
“Ujungnya ialah agar pajak yang diterima oleh pemerintah pusat dan negara meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan, perguruan tinggi juga harus bisa mengawal transparansi perpajakan di daerah dan pusat agar benar-benar bisa terciptakan good governance sesuai UUAP,” pungkas Djangkung.
selengkapnya dapat dilihat di sumber
Bagikan :
OPEN RECRUITMENT PKM 2025 
