Jakarta (UNAS) – Universitas Nasional (UNAS) kembali mencatatkan tonggak sejarah dalam dunia akademik dengan diresmikannya Program Studi Doktor Administrasi Publik (DAP) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Peresmian ini menegaskan komitmen UNAS dalam memperkuat pendidikan tinggi di bidang administrasi publik serta mencetak lulusan berkualitas yang siap menghadapi tantangan era digital.
Peresmian dan Penyerahan SK Mendiktisaintek
Peresmian ini ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III (LLDIKTI Wilayah III), Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc., kepada Rektor UNAS, Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A,. Prosesi penyerahan berlangsung di Gedung D, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, pada 13 Maret 2025.
Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi UNAS, antara lain:
- Prof. Dr. Suryono Efendi, S.E., M.B.A., M.M. – Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
- Dr. Dra. Erna Ermawati Chotim, M.Si. – Dekan FISIP
- Dr. Muhani, S.E., M.Si.M. – Kepala Badan Penjaminan Mutu
- Dini Febriani, S.Psi. – Plt. Kepala Biro Administrasi Sumber Daya Manusia
Mengokohkan Posisi FISIP UNAS
Dekan FISIP UNAS, Dr. Erna Ermawati Chotim, M.Si., menegaskan bahwa kehadiran Program Doktor Administrasi Publik semakin memperkokoh posisi FISIP UNAS sebagai salah satu perguruan tinggi terdepan dalam pengembangan ilmu administrasi publik di Indonesia.
Menurut Dr. Erna Ermawati Chotim, pendirian program doktor ini melengkapi jenjang pendidikan Administrasi Publik di UNAS, yang sebelumnya telah memiliki program Sarjana (S1) dan Magister (S2) dengan akreditasi A.
“Program ini merupakan wujud komitmen FISIP UNAS dalam memberikan kontribusi nyata bagi pendidikan tinggi Indonesia dan menjawab kebutuhan akan tenaga ahli di bidang administrasi publik, terutama dalam menghadapi era digital,” jelasnya.
Fokus pada Kebijakan Digital dan Transformasi Publik
Program ini dirancang dengan fokus pada pengembangan kebijakan digital dan transformasi publik, yang menjadi kebutuhan mendesak di tengah perubahan teknologi yang pesat.
“Di tengah transformasi digital yang masif, Indonesia membutuhkan lebih banyak ahli dan praktisi yang memahami kompleksitas administrasi publik berbasis digital. Program ini hadir sebagai solusi bagi pengambil kebijakan, analis kebijakan, akademisi, dan praktisi pemerintahan dalam meningkatkan kapasitas keilmuan dan praktik di bidang administrasi publik,” tambah Dr. Erna Ermawati Chotim.
Kurikulum program ini mengombinasikan kajian teoretis yang kuat dengan pendekatan praktis yang relevan, sehingga lulusan diharapkan dapat menjadi pionir dalam pengembangan kebijakan digital yang inovatif dan berdampak luas.
Pembukaan Pendaftaran dan Apresiasi Wakil Rektor
Dr. Chotim menyampaikan rasa syukur atas pencapaian ini dan menegaskan bahwa pendaftaran angkatan pertama Program Doktor Administrasi Publik akan dibuka pada semester ini.
“Kami mengundang para calon mahasiswa yang berminat untuk segera mendaftar,” ungkapnya melalui pesan WhatsApp kepada Tim Humas UNAS.
Sementara itu, Prof. Dr. Suryono Efendi, Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni, mengapresiasi kerja keras tim dalam menyusun proposal pengajuan program ini.
“Proses pengajuan program doktor ini bukanlah hal yang mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari pemenuhan persyaratan akademik hingga kesiapan fasilitas pendukung. Namun, berkat kerja keras seluruh tim, UNAS kini telah memiliki empat program doktor, termasuk Program Doktor Administrasi Publik,” ujarnya.
Dengan kehadiran program ini, UNAS semakin memperkuat posisinya sebagai institusi pendidikan tinggi yang inovatif dan unggul.
Evaluasi Lapangan dan Izin Resmi
Sebelumnya, pada 26 Februari 2025, UNAS telah menggelar Evaluasi Lapangan untuk Usulan Pembukaan Program Studi Doktor Administrasi Publik di Ruang Seminar Menara UNAS, Ragunan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari penilaian kelayakan program yang dihadiri oleh perwakilan Dikti, termasuk:
- Henriette Minerva Wenno – Perwakilan Dikti
- Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc. – Kepala LLDIKTI Wilayah III
- Prof. Dr. R. Luki Karunia, S.E.Ak., M.A., CA., CACP – Tim Evaluator
- Prof. Dr. Yulianto, M.Si. – Tim Evaluator
Dengan terbitnya izin resmi ini, UNAS semakin menunjukkan perannya sebagai pelopor perubahan dalam dunia akademik, selaras dengan visinya untuk menjadi institusi pendidikan yang unggul dan berdaya saing global. (MPR)
Bagikan :
