Jakarta (Unas) – Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional kembali melahirkan Doktor dalam bidang Ilmu Politik. Dia adalah Kamarul Zaman Rambe yang merupakan Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (KKK) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Periode 2019-2024 raih gelar doktor di UNAS. Rambe merupakan doktor ke 21 yang dilahirkan oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional.
Dalam meraih gelar doktor nya, Rambe berhasil mempertahankan disertasinya berjudul “Kontestasi Kepentingan Dalam Peninjauan Materi dan Status Hukum TAP MPRS dan MPR RI Tahun 1960-2002 Dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2003”. Pada sidang senat terbuka promosi doktor bidang Ilmu Politik ini, Rambe dipromotori oleh Prof. Dr. Maswadi Rauf, M.A., dan co-promotor Dr. M. Alfan Alfian M. Serta diuji oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., Prof. Dr. Nazaruddin Syamsuddin, dan Prof. Dr. Umar Basalim, DES., yang bertindak sebagai ketua sidang.
Dalam paparannya, Rambe menyampaikan bahwa penelitian yang Ia lakukan adalah mengkaji masalah kontestasi kepentingan fraksi-fraksi di Majelis dalam peninjauan materi dan status hukum TAP MPRS dan TAP MPR RI Tahun 1960-2002 dalam sidang Tahunan MPR 2003.
Hal itu, bertujuan untuk menjelaskan konstruksi kelembagaan negara dan eksistensi MPR, pembentukan TAP MPR Nomor I/MPR/2003 dalam peninjauan serta kontestasi kepentingan dalam pembentukan lima TAP MPRS/MPR, yaitu : TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966, TAP MPR RI No. XI/MPR/1998, TAP MPR RI No. XV/MPR/1998, TAP MPR RI No. XVI/MPR/1998 dan TAP MPR RI No. V/MPR/1999.
Ia menambahkan, kontestasi dan kepentingan politik yang terjadi dengan terbentuknya konfigurasi politik yang dimulai dari persiapan di PAH II BP MPR, serta kontestasi kepentingan politik dibentuknya lima TAP MPRS/MPR yang mempengaruhi pada saat dan suasana TAP tersebut ditetapkan. “Dengan begitu kontestasi kepentingan menimbulkan konflik dan pada saat pembicaraan pembahasan ditingkat mana terhadap lima TAP tersebut ditemui konsensus dan kesepakatan,” ujar Rambe dalam presentasinya pada sidang senat terbuka promosi doktor, Kamis (31/3) di ruang seminar gedung menara 1 Unas.
Rambe menemukan bahwa kontestasi kepentingan politik dan konfigurasi politik yang terjadi dalam proses pembentukan TAP MPR Nomor I/MPR/2003, dan penentuan kategorisasi /pengelompokan 5 (lima) TAP MPRS/MPR di dalam TAP MPRS Nomor I/MPR/2003 diputuskan secara demokratis dan sesuai tata tertib MPR maupun pedoman mekanisme persidangan dimulai di PAH II MPR, Sidang Paripurna, Komisi, dan pendapat akhir fraksi dalam pengambilan keputusan dapat disimpulkan absah dan konstitusional.
“Atas data yang ditemui dengan karakteristik atau gejala yang dapat diamati dengan kecenderungan serta indikator dapat disimpulkan bahwa terbentuknya konfigurasi politik dalam pembentukan TAP tersebut adalah demokrasi,” katanya.
Dalam acara ini turut hadir Mantan Ketua DPR-RI periode 1999-2004 Akbar Tanjung, Mantan Duta Besar Indonesia untuk Ukraina, Georgia dan Armenia, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, S.E., M.E., Pakar Hukum Tata Negara Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum., Mantan Menteri Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Bersatu Periode 2007-2009 Andi Mattalatta, S.H., M.H., Mantan Anggota DPR-RI tahun 2009 Djamal Aziz, B.Sc, SH, MH., Politisi Partai Golongan Karya dan para mantan anggota MPR RI. (DMS)
