JAKARTA – Sekitar akhir 2017, pemerintah Vietnam mengeluarkan aturan 116/2017 soal pembatasan impor otomotif. Kebijakan tersebut menetapkan standar dan persyaratan kendaraan yang akan diimpor Vietnam. Aturan itu membuat ekspor otomotif Indonesia ke negara di Asia Tenggara itu sempat terhenti.
Oleh karena itu, eskpor otomotif Indonesia kembali meramaikan pasar Vietnam setelah sempat terhenti pada Janurari lalu lantaran negara Asia Tenggara itu memberlakukan kebijakan proteksionisme yang membatasi impor.
Dalam hal ini, presiden Joko Widodo meminta presiden Vietnam Tran Dai Quang untuk menghapus hambatan perdagangan yang saat ini masih menyasar produk ekspor Indonesia, terutama dari sektor otomotif. Ia menuturkan hambatan ekspor-impor kedua negara harus dihapus demi memenuhi target perdangan US$10 miliar pada 2020 mendatang.
“Saya tadi meminta perhatian Presiden Tran Dai Quang agar hambatan-hambatan perdagangan dapat dihilangkan, termasuk produk otomotif Indonesia,” kata Jokowi melalui pernyataan yang dikutip Sekretariat Kabinet RI, di Istana Kepredisenan Vietnam Hanoi, Rabu (12/9).
Presiden ke 7 RI itu menambahkan, dalam tiga tahun belakangan tren perdagangan RI cukup baik mencapai nilai USD6,8 miliar. Ia berharap pada tahun 2020 perdagangan RI bisa mencapai US$10 miliar.
Retno mengatakan selain bertemu Tran, Jokowi juga akan bertemu sejumlah pejabat tinggi Vietnam lainnya seperti Perdana Menteri dan ketua parlemen. Jokowi juga akan menghadiri World Economic Forum.Selain soal ekonomi, kedua pemimpin juga sepakat mengintensifkan penyelesaiakn negosiasi sengketa zona ekonomi ekslusif (ZEE) kedua negara. Meski masih memiliki sengketa wilayah perairan, di saat bersamaan Hanoi dan Jakarta sepakat memperkuat kerja sama pemberantasan penangkapan ikan ilegal.
Selain perdagangan, Jokowi juga meminta Tran lebih memperhatikan investor-investor Indonesia yang cukup banyak menanamkan modalnya di Vietnam. Menurut Jokowi, pengusaha Indonesia merupakan salah satu investor tertua dan pertama yang menanamkan modalnya di negara tersebut.
“Komitmen kedua negara soal pemberantasan illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing ini dituangkan dalam pendantanganan nota kesepahahaman hari ini. MoU ini diteken demi mengurangi insiden pencurian ikan oleh kapal asing dan demi mengelola laut yang lebih baik,” kata Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, dalam lawatan tersebut.
Selain Retno, sejumlah menteri kabinet seperti Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, juga turut menemani Jokowi dalam lawatan kenegaraannya ini.
selengkapnya : https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180912142335-106-329615/temui-presiden-vietnam-jokowi-minta-hapus-hambatan-ekspor-ri
Bagikan :
