Istana Usul Omnibus Law Pengamanan Laut Untuk Atasi Kisruh Natuna

natuna
Jakarta- Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menggelar rapat terkait konflik di perairan Natuna, Jakarta, Senin (13/1/2020). Deputi V Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Jaleswari Pramowardhani dan beberapa kementerian/lembaga, pemerintah sepakat untuk menyatukan persepsi dalam penanganan kisruh perairan Natuna. Ia pesimistis konflik Indonesia-Tiongkok soal Natuna akan selesai. Ia beralasan, pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina punya indikator berbeda, yakni Indonesia menggunakan Unclos sementara Cina memakai garis batas (nine dash line). Namun, pemerintah meyakinkan masalah Natuna bisa ditangani dengan baik.
 
“Kalau kita melihat persoalan ini [kasus Natuna], kita tidak perlu khawatir, bahwa ini pasti akan terjadi terus-menerus. Hanya yang perlu dan penting kita lihat adalah bahwa soal kedaulatan kita tidak akan pernah bernegosiasi dan itu saya rasa yang terpenting dari apa yang terjadi di Natuna,” kata Jaleswari di KSP, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Jaleswari juga mengatakan, dalam rapat tak membahas soal masalah ikan yang ditangkap terus-menerus.

Bagikan :
Baca Juga :   Tim Medsos Cagub dan Cawagub Diminta Hentikan Perang dan Kebencian

Info Mahasiswa

Related Post

Voting Fadli Zon Mengatakan Jokowi Sebagai Pemenang
Nadiem Makarim Jadi Mentri Pendidikan
Indonesia Tutup Pintu Masuk untuk WNA, DPR Minta Imigrasi Bekerja Cepat
Hardiknas, Ketua DPR Dorong Edukasi Parlemen
Krisis Perlindungan Data, RUU PDP Perlu Segera Disahkan
Anggota DPR: Soal Rokok, Pemerintah Jangan Terjebak Asing

Kategori Artikel

Berita Terbaru
Chat with Us!